– Hampir setiap hari dalam kegiatan perekonomian terjadi proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Dalam proses transaksi, tentu terdapat sebuah mekanisme pembayaran. Pada dasarnya, sebuah pembayaran tidak langsung terjadi begitu saja. Ada sebuah sistem yang mengatur pembayaran tersebut atau dikenal sebagai sistem dari laman resmi Bank Indonesia, sistem pembayaran adalah satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang muncul dari kegiatan ekonomi. Secara singkat, sistem pembayaran merupakan sistem yang berhubungan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Keberadaan sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan memengaruhi perkembangan sistem keuangan dan perbankan suatu sebaliknya, apabila sistem pembayaran mengalami kegagalan, maka akan berdampak pada ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan. Baca juga Sewa Guna Usaha Definisi, Manfaat, dan Kegiatan Usahanya Oleh sebab itu, sistem pembayaran harus diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga. Pengaturan sistem pembayaran umumnya dilakukan oleh bank sentral. Berarti, Bank Indonesia selaku bank sentral merupakan lembaga yang mengatur dan menjamin keamanan sistem pembayaran di Indonesia. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian Dalam buku Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia 2003 karya Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, dijelaskan tiga peran sistem pembayaran dalam perekonomian, yaitu Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter. Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Dari ketiga peran tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian adalah untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai transmisi kebijakan moneter, dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara.
Keuntungandari sistem pembayaran ini, yaitu dapat digunakan belanja. Jenis sistem pembayaran di Indonesia yang memiliki program transaksi di akhir, yang sangat memudahkan pengguna. Selain itu, Anda pun dapat menggunakannya baik didalam maupun diluar negeri. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang sangat berminat dengan sistem pembayaran ini. 3. - Jual beli adalah kegiatan pokok yang terjadi dalam kehidupan manusia. Proses pembayaran dalam jual beli tidak bisa dilakukan secara sembarangan, namun diatur dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem pembayaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1998 tentang Bank Indonesia Bab 1 pasal 1 butir 6, berisi"Sistem pembayaran adalah suatu mekanisme yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi" Prinsip-prinsip sistem pembayaran Menurut Comitter on Payment and Settlement Systems dalam buku Core Principles for Systemically Important Payment Systems 2000 ada 10 prinsip dasar yang melandasi sistem pembayaran yaitu Sistem harus memiliki landasan hukum yang kuat Sistem pebayaran harus memiliki landasan hukum yang kuat berarti sistem pembayaran diatur oleh pemerintah yang sah. Di Indonesia, sistem pembayaran diatur dalam juga Sistem Pembayaran Definisi dan Perannya dalam Perekonomian Dilansir dari BI Institute, sistem pembayaran Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1998 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana. Sistem harus mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami resiko keuangan Sistem pembayaran harus memiliki aturan serta prosedur yang dapat dibaca dan dipelajari oleh peserta pembayaran. Hal tersebut dilakukan guna peserta sistem pembayaran dapat memahami berbagai resiko. Misalnya resiko kredit, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko operasional, bahkan resiko sistemik. Sistem memiliki prosedur yang jelas tentang resiko kredit dan resiko likuiditas Sistem harus memiliki prosedur yang jelas tentang risiko kredit dan resiko likuiditas. Misalnya ketika peserta tidak dapat membayar kredit saat telah jatuh tempo atau saat peserta kekurangan uang untuk membayar saat jatuh tempo. Untuk menangani kedua hal tersebut, harus ada prosedur yang jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku.